Pertumbuhan industri hiburan di Indonesia selalu menjadi pusat perhatian, terutama ketika pemerintah mempertimbangkan kenaikan pajak untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 lalu itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menetapkan besaran tarif pajak daerah untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40%.

Dalam artikel ini, kita akan menggali perspektif pro dan kontra terkait kenaikan pajak hiburan di Indonesia saat ini.

Pro Kenaikan Pajak:

1. Pendapatan Tambahan untuk Pemerintah:
   Kenaikan pajak hiburan dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah, yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
2. Dukungan terhadap Industri Kreatif:
   Peningkatan pajak bisa menjadi sumber pembiayaan tambahan untuk mendukung industri kreatif perfilman, musik, dan seni pertunjukan. Ini dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri tersebut.
3. Penyelarasan dengan Standar Internasional:
   Peningkatan pajak dapat membantu penyelarasan sistem perpajakan Indonesia dengan standar internasional, membuatnya lebih kompetitif dan relevan di tingkat global.
4. Pengendalian Kegiatan Hiburan Malam:
   Tarif pajak yang lebih tinggi pada industri hiburan malam dapat menjadi alat pengendalian untuk mengurangi dampak negatif dan mempromosikan keamanan di lingkungan tersebut.

Baca Juga

Perkembangan Pesat Pariwisata Domestik Indonesia

Kontra Kenaikan Pajak:

1. Beban Tambahan pada Konsumen:
   Kenaikan pajak pada tiket konser, film, atau acara olahraga akan meningkatkan biaya bagi konsumen. Ini akan menjadi beban tambahan pada masyarakat, terutama mereka yang secara teratur menikmati kegiatan hiburan.
2. Dampak Negatif pada Industri Hiburan:
   Pertumbuhan industri hiburan dapat terhambat dengan harga tiket yang lebih mahal dan menyulitkan pelaku industri untuk bersaing di pasar global karena kenaikan pajak.
3. Kesulitan bagi UMKM di Industri Hiburan:
   UMKM di industri hiburan, seperti produsen film independen atau penyelenggara acara kecil, akan kesulitan menanggung beban pajak yang lebih tinggi, yang dapat menghambat kreativitas dan keragaman dalam industri.
4. Potensi Penghindaran Pajak:
   Mendorong praktik penghindaran pajak, di mana pihak terlibat dalam industri hiburan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, mengurangi pendapatan yang diharapkan oleh pemerintah.

Faktanya, debat mengenai kenaikan pajak hiburan di Indonesia mencerminkan kompleksitas kebijakan ekonomi.

Sementara itu, pemerintah mungkin melihatnya sebagai sumber pendapatan yang potensial, perlu dipertimbangkan pula dampaknya terhadap konsumen, industri, dan pertumbuhan ekonomi.

Solusi terbaiknya adalah mencari keseimbangan yang adil, di mana kebijakan pajak mendukung pertumbuhan industri hiburan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.